Negeri ini nyaris bubar ketika makhluk bernama korupsi dibiarkan menjalar di setiap sudut lembaga-lembaga pemerintahan. Beruntung, masih ada setitik optimisme yang terpancang kuat untuk menyelamatkan Indonesia dari ketamakan tikus-tikus berdasi. Maka dibentuklah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut secara tuntas prilaku tikus-tikus berdasi yang mengeruk uang negara itu.
Tugas KPK tidak ringan. Di pundak mereka terselip sebuah pesan yang mengingatkan betapa berbahanya korupsi: “Corruption is the root of the evil”. Tugas memberantas korupsi yang kian mengakar adalah tugas yang maha berat, yang memertaruhkan segala-galanya. KPK optimis karena masyarakat mendukung gerakannya.
***
Waktu terus berjalan. KPK membuktikan gerakannya dengan cukup taktis dan efisien sebelum pada akhirnya bencana politik itu datang: ada banyak pihak yang coba merekayasa agar gerakan KPK tidak lagi memakan korban. Bahkan lebih ekstrem dari itu, ada pihak yang mengatakan institusi KPK dihapus saja karena sudah terjadi penyalahgunaan wewenang.
Saya agak terkejut dengan pernyataan itu. Dalam hati saya hanya bisa berdoa: “Semoga KPK tetap tegar pasca ditahannya Antasari Azhar”. Ada banyak konspirasi yang saya cium di balik tuduhan miring terhadap institusi KPK. Itulah sebabnya kenapa gelombang demonstrasi terjadi di mana-mana. Seperti tanpa dikomando, ribuan orang berkumpul meneriakkan keadilan. Tidak hanya di kota-kota besar, di pelosok-pelosok desa yang kumuh, yang tak terpantau media massa, penduduk sekitar melancarkan kritik dengan sebuah baliho sederhana yang bertuliskan: “Jangan Kau Gembosi KPK, Buaya!”
Banyak pihak memang, termasuk Polri, yang merasa “risih” dengan kinerja KPK. Sejak lembaga independen itu dibentuk, banyak kasus korupsi yang terkuak di lembaga-lembaga pemerintahan. Jumlahnya tidak sedikit. Kalau dialokasikan untuk pendidikan anak-anak miskin di seluruh Indonesia, insyaallah dananya cukup dan dijamin tidak akan pernah habis. Lembaga kepolisian termasuk yang paling “doyan makan uang negara”.
Merasa eksistensi dan harga dirinya terancam, tidak heran jika Polri kemudian berusaha menggembosi KPK. Kriminalisasi KPK kian terlihat jelas ketika Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah dijadikan tersangka dan ditahan oleh Polri (29/10) dengan dalih menyalahgunakan wewenang terkait kebijakan pencekalan terhadap Direktur PT Masaro Anggoro Widjaja serta pencekalan dan pencabutan cekal mantan Direktur Utama PT Era Giat Prima Joko S Tjandra yang diduga melakukan tindakan korupsi.
Sebagai sesama penegak hukum, KPK di mata Polri seperti anak kecil yang tidak banyak mengerti persoalan negara. Itulah sebabnya, Kabareskrim Mabes Polri Komjen Polisi Susno Duadji menyebut gerakan KPK melawan (korupsi di tubuh) Polri sebagai gerakan “Cicak melawan Buaya”. Cukup jauh perbandingannya. Siapa pun pasti memahami pernyataan Susno Duadji itu. Minimal orang mengetahui sepak terjang polisi yang sudah berpuluh-puluh tahun membela republik ini. Apalagi sejak penangkapan jaringan terorisme yang dipimpin Noodin M. Top, jelas dalam konteks penegakan hukum citra Polri lebih “bergengsi” dibanding KPK yang “hanya” mengurus masalah korupsi.
Tapi secara politis KPK tidak pernah mengatasnamakan atau menyebut dirinya sebagai “singa”, “srigala”, “harimau” atau apa pun untuk melegitimasi gerakannya di bidang pemberantasan korupsi. Biarlah Polri menyebutnya sebagai “cicak”, tapi masyarakat sudah kadung percaya dan berharap banyak pada KPK untuk membumihanguskan jaringan korupsi yang semakin mengakar di sejumlah lembaga pemerintahan.
Jika memang Polri respek dengan gerakan KPK, mestinya Polri tidak gegabah dalam menjadikan Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah sebagai tersangka penyalahgunaan wewenang. Ini menunjukkan bagaimana rekayasa politik begitu kentara daripada murni penegakan hukum. Saya melihat sejak awal Polri memang berusaha menghancurkan “sarang cicak”. Tapi ternyata tidak semudah yang dibayangkan, strateginya selalu mentah dan baru kali ini menemukan momentumnya.
Saya juga agak curiga dengan pilihan metafor “cicak-buaya”. Mungkin dengan kata “buaya”, Polri ingin meneguhkan eksistensinya sebagai penegak hukum yang patut disegani, diakui, dan tidak perlu dipertanyakan lagi tingkat loyalitasnya kepada bangsa dan negera. Tapi kejantanan Polri yang direpresentasikan dengan metafor “buaya” bermakna dilematis: di hadapan cicak ternyata buaya tak bisa berbuat apa-apa! Dalam konteks ini Polri sesungguhnya sedang mempertaruhkan popularitasnya. Jika KPK pernah menyadap oknum Polri dalam masalah korupsi atau suap-menyuap, maka Polri sepertinya ingin melakukan “pembalasan” yang lebih besar, yang tidak lagi berbicara masalah individu tetapi sudah mengarah pada penggembosan institusi.
Maka sebagai konsekuensi dari tindakan itu banyak pihak yang geram dengan sikap Polri. “Keadilan harus tetap ditegakkan. Polri juga manusia. Kenapa harus takut..?” kata salah seorang mantan Presiden RI. “Jika KPK diberangus, berati korupsi dibiarkan tumbuh,” sindir aktivis anti-korupsi. “Mestinya SBY tegas dan profesional dalam menyikapi masalah ini..,” ujar mahasiswa penuh emosi.
***
Sebagai lembaga yang punya peran besar dalam meminimalisir kasus korupsi, KPK akan selalu mendapatkan dukungan moral dari seluruh masyarakat di Indonesia yang peduli terhadap masa depan bangsa ini. Apa yang dilakukan KPK selama awal berdirinya hingga kini merupakan sebentuk pengabdian yang patut didukung.
Karena itu, upaya penggembosan secara institusional hanyalah reaksi ketidakpuasan dan kekecewaan pihak-pihak tertentu yang dirinya merasa dirugikan. Keberadaan KPK memang tidak akan pernah memberikan keuntungan dan ketenangan bagi mereka yang menilap uang negara. KPK hadir untuk mengusut tindakan-tindakan korupsi, tanpa pandang bulu, apakah ia “buaya”, “anjing”, “monyet”, “domba”, atau bahkan “semut” yang pandai bersembunyi di lubang-lubang kecil birokrasi pemerintahan. KPK akan tetap bekerja keras untuk mengembalikan uang negara yang di bawa lari oleh mereka.
Melihat peran dan tanggung jawab inilah bisa dimengerti kenapa rakyat marah ketika rekayasa penggembosan institusi KPK terkuak. Bukan karena motif apa-apa, rakyat melihat masa depan bangsa ada di tangan KPK. Ya, jika kasus korupsi di lembaga-lembaga pemerintahan bisa dibongkar, jelas sangat berimplikasi besar terhadap kesejahteraan rakyat.
Sampai saat ini, dukungan untuk Bibit dan Chandra makin meluas. Ini bukan rekyasa politik yang sengaja dikomando oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Dukungan moral mereka merupakan sebentuk simpati sekaligus keprihatinan. Dikatakan simpati karena memang Bibit dan Chandra menjadi korban dari konspirasi politik Polri dan pihak-pihak tertentu. Sedangkan sikap keprihatinan itu lebih disebabkan ulah Polri sendiri yang tidak selaras dengan visi keindonesiaan.
Maka, siapa sesungguhnya yang lebih buaya dari buaya?
13 November 2009
Konspirasi Politik
16 Agustus 2009
Biografi Sunyi
ALA ROA: menafakkuri jalan hidupmu berarti mencoba menziarahi hikayat para penyair bijak bestari, yang lolos dari sergapan catatan tempat tanggal bulan dan tahun kelahiran. Tapi ajaran kebijaksanaannya mengabadi – pada diri manusia yang mengerti. Segala bentuk kegelisahan sengaja kau hadirkan untuk menemani malam-malammu. Malam yang indah bagimu bukanlah malam yang terbebas dari segala yang murung. Lalu mereka yang secuil mengerti pengembaraanmu berbisik: “kenapa kau tak sudahi saja jalan hidupmu itu – atau coba memilih jalan yang lain – daripada menanggung duka derita hingga batinmu remuk ditikam gelisah”. Semakin mereka menggerutu, mengkhawatirkan ihwal pencarianmu, maka semakin liar kau menyulap kebahagiaan yang tersisa menjadi partikel-partikel kegelisahan yang bermakna.
---
RIDWAN: ada semacam pertanyaan besar yang selalu terpancar dari matamu kepada siapa pun yang hendak mendekat atau siapa pun yang kau dekati. Kau sejatinya tidak sedang meragukan ihwal kesetiaan seorang sahabat. Kau juga tidak sedang menyangsikan ihwal kemunafikan yang kadang keluar dari mulut mereka yang “sok bijak”. Tapi dari setiap musyawarah yang kita gelar, aku bisa mendengar jeritan batinmu yang lirih: “aku hanya ingin berguru pada mereka yang tidak culas, yang memiliki jiwa seluas samudera, yang tidak pernah menyimpan dendam kesumat, yang mampu mengajariku menulis puisi dengan darah…”. Kini aku paham jika matamu selalu melirik tajam; kini aku mengerti kenapa di samping kanan-kirimu tak henti-henti melempar iri; bahkan kini aku merasa puas menyimak pencarianmu yang tak pernah tuntas.
---
HILAL: soetomo memang tidak akan pernah dilahirkan kembali. Tapi pada sosokmu siapa pun tidak akan pernah menyangsikan ghiroh perjuangan yang selalu berkobar: di matamu aku melihat bendera merah putih itu berkibar dan kau menuliskan sebuah sajak di bawahnya tentang kegetiran, tentang cinta anak bangsa yang kian hilang. Tapi kau bukan pecundang. Kau hanya ingin berjuang tanpa harus dikenang. Karena setiap perjuangan – apa pun bentuknya – adalah panggilan nurani yang senantiasa menagih cinta dan ketulusan. Maka aku tidak terlalu risau jika di setiap upacara-upacara perayaan kemerdekaan sosokmu nyaris tak tampak. Mungkin kau menggelar upacara sendiri di kedalaman hatimu di mana merah putih selalu berkibar setiap saat, setiap waktu.
Jogjakarta, 16 Agustus 2009
21 Mei 2009
Pahlawan
“Bangsa yang besar adalah bangsa yang tahu bagaimana cara menghormati dan menghargai jasa pahlawannya.” Demikian Soekarno pernah mengatakan. Saya kira kita belum berhak menyandang predikat sebagai “bangsa besar” karena banyak di antara pahalawan-pahwalan bangsa yang tidak kita hormati dan hargai jasa-jasanya. Alih-alih menghormati, banyak yang tidak tahu siapa saja pahlawan yang telah memberikan segalanya buat bangsa dan negara ini.
Bangsa kita memang harus banyak belajar pada Jepang. Di negeri samuari ini, para pahlawan bangsa nyaris dikenal bahkan oleh anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah SD. Mereka – yang masih berusia belia itu – begitu fasih menyebut siapa saja pemimpin atau pahlawan yang hidup pada abad-abad lampau. Bahkan sebagai bentuk penghormatan, siswa-siswa itu sudah berani mengidolakan pahlawannya sendiri.
Salah satu contoh pahlawan Jepang yang tak asing lagi di telinga anak-anak sekolah ialah Toyotomi Hideyoshi. Ia merupakan pemimpin legendaris Jepang abad XVI yang lahir pada 1536 di Nakamura, Provinsi Owari. Sebagaimana dikisahkan oleh Kitami Masao dalam The Swordless Samurai (2009), sejarah kepemimpinannya Hideyoshi sangat dikenal baik oleh anak-anak sekolah. Mereka mengenal dan mempelajari Hideyoshi lewat buku-buku biografi, novel, drama, film dan video game yang tak terhitung jumlahnya.
Mengenal pahlawan bangsa mungkin merupakan suatu kewajiban bagi anak-anak sekolah di Jepang sebagai langkah awal untuk kemudian menghormati dan menghargai jasa-jasanya. Perkenalan merupakan medium timbulnya kesan, penilaian, apresiasi, kesadaran dan bahkan cinta dan kasih sayang. Benar kata pribahasa, “tak kenal maka tak sayang.” Masyarakat Jepang pada umumnya saya kira juga demikian. Mereka mencintai pahlawan-pahlawannya karena terlebih dahulu mereka mengenal melalui bacaan, sadar sejarah.
Itulah barangkali yang membedakan antara bangsa Indonesia dan bangsa Jepang. Penghormatan kepada pahlawan bukan berarti sebuah upaya “pendewaan” atau dalam bahasa yang lebih ekstrem disakralkan dengan adanya proses penyembahan sebagaimana dianut masyarakat animisme yang percaya pada sesuatu yang berkepribadian seperti jiwa-jiwa dan roh-roh. Pahlawan di Jepang tidak diposisikan demikian. Penghormatan yang mereka lakukan hanyalah sebagai bentuk apresiasi ihwal kontribusi atau perjuangan yang diberikan para pahlawan mereka terhadap bangsa dan negara. Inilah sebenarnya yang dimaksud dengan menghormati dan menghargai jasa-jasa pahlawan.
Di Indonesia, sakralisasi terhadap pahlawan memang tidak ada. Dalam konteks ini kita bisa sedikit memberi penilaian bahwa masyarakat kita sudah maju dan modern. Akan tetapi satu sisi yang sangat ironis ialah tidak adanya penghormatan dan penghargaan yang berarti. Kenyataan ini menunjukkan bahwa bangsa kita memiliki karakter yang egoistik dan individualistik. Baik egoisme maupun individualisme sama-sama mengarahkan manusia untuk lebih mementingkan diri sendiri. Artinya, setiap individu di antara bangsa kita ingin dihargai dan dihormati tanpa harus menghargai dan menghormati orang lain.
Posisi pahlawan di negeri ini seperti angin berlalu. Mudah dilupakan. Perjuangan-perjuangan mereka hanya sebatas diakui: sebentuk pengakuan yang bersifat formalistik tanpa harus diresapi oleh hati nurani. Jejak perjuangan mereka tak banyak diminati karena pada kenyataannya bangsa kita jarang mengenal riwayat hidup pahlawannya sendiri. Sehingga tidak heran jika kemudian generasi-generasi muda kita lebih mengidolakan tokoh-tokoh atau pejuang-pejuang bangsa lain.
Minimnya pengetahua kita ihwal sejarah bangsa dan pejuang-pejuangnya pada sisi yang lain membuat kita tidak percaya diri untuk mengidolakan mereka. Alih-alih mengidolakan, mencoba menelusuri jejak perjuangannya saja kita seakan-akan merasa gengsi. Kita justru merasa lebih percaya diri jika menyebut tokoh-tokoh macam Abraham Lincoln, Che Guevara, Napolion Bonaparte dan lain sebagainya. Sikap seperti ini bukan berarti salah, akan tetapi hanya kurang tepat karena bersamaan dengan itu pejuang-pejuang kita yang tidak sedikit juga memiliki pemikiran-pemikiran brilian sengaja dilupakan atau tidak diapresiasi hanya karena kurang percaya diri.
Jika kepada pejuang-pejuang bangsa sendiri saja kita tidak percaya diri, bagaimana mungkin kita bisa meresapi dengan sepenuh hati perjuangan Pangeran Diponegoro yang tak pernah lelah bertempur melawan agresifitas Belanda di Magelang, Jawa Tengah? Itu hanya sebatas contoh. Masih banyak pahwalan-pahlawan kita yang jejak-jejaknya tak pernah kita gali. Tuanku Imam Bonjol (Sumatera Barat), Teuku Tjik Ditiro, Teuku Umar (Aceh), Sultan Hasanuddin (Sulawesi), Ketut Djelantik (Bali), Hasyim Asy’ari (Jombang) adalah sedikit dari nama-nama pejuang bangsa yang mungkin sudah dilupakan oleh karena minimnya kita membaca sejarah mereka.
Kita tidak bisa membayangkan sepuluh tahun atau dua puluh tahun ke depan generasi kita akan menghormati dan menghargai jasa pahlawan-pahlawan bangsa dalam bentuk yang seperti apa jika saat ini di perguruan-perguruan tinggi saja banyak mahasiswa yang tidak mengerti. Akankah kita menjadi bangsa yang besar sebagaimana dikatakan oleh Soekarno jika pahlawan-pahlawan itu kita lupakan jejak perjuangannya?
Kita memang harus banyak belajar kepada Jepang. Di sana pahlawan diabadikan dan diajarkan dengan baik kepada siswa-siswa sekolah agar tumbuh rasa cinta dan menjadi inspirasi generasi muda. Sedangkan di Indonesia, pahlawan bangsa nyaris (di)hilang(kan) jejak-jejaknya. Apakah ini pertanda bahwa kita tidak siap menjadi bangsa yang besar?
09 April 2009
Merayakan Mimpi
Kita semua berhak bermimpi. Tentu hanya sebatas mimpi. Tak ada yang melarang. Bangsa Indonesia diberi kebebasan penuh memimpikan sesuatu: tentang keadilan, kesejahteraan, persatuan, perdamaian, toleransi, bahkan bermimpi tentang sesuatu yang bersifat individual pun tak ada yang melarang.
Mimpi adalah hak seluruh warga. Hak kita semua. Sejak Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, kran kebebasan bermimpi dibuka selebar-lebarnya. Sejak saat itulah para pejuang bangsa, seperti Soekarno dan Hatta, misalnya, memiliki mimpi-mimpi besar tentang bangsa yang baru merdeka ini.
Jika Soekarno memimpikan bangsa Indonesia yang kokoh persatuannya serta memiliki semangat nasionalisme yang kuat, maka Hatta juga memimpikan bangsa Indonesia memiliki konsep pembangunan ekonomi nasional. Sebab dengan begitu, bangsa ini akan keluar dari terjangan krisis multidimensi yang tak kunjung henti.
Mimpi Soekarno tentang persatuan dan nasionalisme yang kuat pada dasarnya terinspirasi oleh kata-kata Gibbon dan Arnold Toynbee: “a great civilization never, never goes down unless it destroys itself from within”. Suatu peradaban yang besar, demikian Soekarno menerjemahkan kata-kata itu, yang tinggi dan yang agung tidak akan hancur dan tenggelam kecuali jikalau merusak dirinya sendiri, memecah dirinya sendiri (Revolusi Belum Selesai: 2005: 242).
Mimpi Hatta saya kira lebih idealis daripada Soekarno. Pemabangunan ekonomi nasional dipandang lebih utama. Dalam salah satu pidato radionya yang disampaikan pada tanggal 11 Juli 1953, Hatta melontarkan salah satu mimpinya yang terinspirasi oleh pernyataan seorang sosialis asal Perancis, Charles Fourier: “Nous voulons batir un monde ou tout le monde soit heureux” atau “Kami mau membangun satu dunia yang di dalamnya setiap orang hidup bahagia” (Daoed Joesoef, Dia dan Aku, 2006: 235).
Seiring berjalannya waktu dan tuntutan situasi yang tidak sama, tentu mimpi-mimpi kedua tokoh itu ada yang perlu direvisi atau bahkan dirubah sama sekali. Itulah sebabnya Soeharto datang untuk melengkapi mimpi-mimpi mereka: pembangunan dan ketertiban harus segera digerakkan. Namun demikian, untuk meraih mimpi-mimpinya itu Soeharto mengawalinya dengan pertumpahan darah yang berlangsung pada 1 Oktober 1965-11 Maret 1966.
Melalui kedua peristiwa itulah Soeharto memimpikan dirinya sebagai sosok pejuang yang akan selalu dikenang. Ia membangun image sebagai pemberontak PKI, aktor utama di balik serangan umum 1 Maret 1949, dan lain sebagainya.
Cukup lama Soeharto mengendalikan Indonesia dengan mimpi-mimpi besarnya. 32 tahun. Tapi sayang ia tidak berhasil memertahankan posisinya. Sebab pada tanggal 21 Mei 1998, melalui Orde Reformasi, Habibie didaulat mencari mimpi-mimpi baru tentang Indonesia yang bermartabat.
Sungguh sial bagi Habibie. Tak ada waktu yang cukup banyak untuk menyusun mimpi-mimpinya. Mungkin ia tidak bakat menjadi “pemimpi handal” atau memang ia sama sekali tidak bermimpi tentang Indonesia masa depan.
Gus Dur, sosok karismatik yang dibesarkan di lingkungan pesantren, diberi kepercayaan penuh untuk mengganti posisi Habibie yang dinilai gagal. Salah satu mimpi yang ditawarkan oleh Gus Dur cukup simple: menciptakan rekonsiliasi atau perdamaian. Kenapa demikian? Karena pada waktu itu kelompok-kelompok separatis yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terus bermunculan. Gus Dur bermimpi bagaimana bangsa ini hidup rukun penuh toleransi di tengah keanekaragaman suku, agama, ras dan lain sebagainya.
Mimpi Gus Dur tidak tuntas. Masih banyak yang belum ia tawarkan. Gus Dur dilengserkan di tengah jalan. Rival-rival politiknya pun bertepuk tangan.
Bangsa ini sempat dibuat bingung dengan dilengserkannya Gus Dur. Ada yang bertanya-tanya: “Masihkah ada pemimpi(n) yang sanggup bermimpi tentang Indonesia baru yang menjanjikan?”
Tapi kebingungan itu tak bertahan lama. Sebab, Megawati Soekarno Puteri yang diam-diam ingin meneruskan mimpi ayahnya, bersedia mengganti posisi Gus Dur dengan semangat baru, gaya baru dan strategi yang baru pula. Megawati menjadi pemimpi(n) ke-5 yang diberi kesempatan untuk membawa bangsa Indonesia ke sebuah mimpi yang lebih cerah setelah era-era sebelumnya dinilai kurang maksimal.
Megawati memang lebih beruntung dibanding Habibie dan Gus Dur. Ia tidak lengser atau dilengserkan di tengah jalan. Mungkin, mimpi-mimpi Megawati dinilai lebih hebat dari kedua tokoh reformasi itu. Namun demikian, kehebatan mimpi-mimpi itu ternyata tak juga memuaskan hati rakyat. Pada Pemilu 2004, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) didapuk untuk memimpikan Indonesia yang maju dan mandiri.
Rakyat percaya akan mimpi-mimpi besar SBY tentang Indonesia yang memiliki Sumber Daya Alam begitu melimpah. Di bawah kendali SBY, rakyat berharap kekayaan SDA itu betul-betul dimaksimalkan sehingga kesejahteraan dapat segera dirasakan. Merasa dirinya diberi tanggung jawab, SBY dengan penuh optimis meyakinkan bahwa ia mempunyai mimpi yang lebih besar dibanding pemimpi(n)-pemimpi(n) sebelumnya. SBY kemudian dengan lantang berteriak: “Saya memimpikan BBM naik-turun. Adakalanya naik, adakalanya turun!”
Rakyat tidak paham. Semua hanya diam dan, di antara mereka, ada yang bergumam: “Seperti permainan yoyo saja!”
Mimpi tentang Indonesia adalah mimpi tentang perubahan. Soekarno, Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, semua telah memimpikan perubahan itu sendiri. Dan, kita sebagai rakyat, juga pernah memimpikan bagaimana rasanya perubahan itu terjadi. Walaupun hanya sebatas mimpi.
05 April 2009
Kampanye
Setiap kampanye partai politik digelar, kita dengan cukup cermat melihat bagaimana antusiasme para calon legislatif menyampaikan komitmen-komitmennya. Di hadapan ribuan massa, mereka seakan merayakan “ritual perjanjian” dengan penuh kesungguhan. Begitu memesona.
Di berbagai tempat, dengan atribut partai politik yang berbeda-beda, “ritual perjanjian” itu digelar begitu khidmat dan menarik. Tak ada yang cacat. Setiap calon legislatif menyampaikan komitmen-komitmennya untuk tetap melanjutkan perjuangan bangsa tanpa ragu (ihwal kemampuannya) sedikit pun.
Problem kebangsaan sepelik apa pun di mata mereka sangatlah sederhana. Mungkin sesederhana membalikkan telapak tangan. Karena itulah mereka mengajak kita untuk tidak salah pilih. Mereka meyakinkan rakyat sebagai figur yang betul-betul memperjuangkan aspirasi masyarakat.
***
Sewaktu masih kanak-kanak saya sering nonton kampanye digelar. Walaupun tempatnya agak jauh dari rumah, tetap saja saya bersama-sama teman sepermainan menghadirinya. Karena masih kecil tentu saja tidak ada tujuan atau motif politis apa pun. Kampanye waktu itu bagi saya hanyalah sebuah tontonan menarik yang sungguh mengasyikkan. Tidak lebih dari itu.
Jika saya menganggapnya sebagai hiburan yang – seakan-akan – kurang berarti, tapi bagi mereka yang sudah dewasa kampanye tidak jauh berbeda dengan pengajian-pengajian keagamaan. Ini kasus di daerah saya yang notabene pilihan politik masyarakatnya “dikendalikan” oleh kiai (ulama). Karena itu, partai yang banyak digemari ialah partai yang berasas Islam. Jadi dalam tulisan ini saya lebih mengkhususkan kampanye yang digelar oleh partai-partai berbasis Islam.
Menarik memang ketika saya mengingat-ingat kembali masa-masa di mana saya ikut berpartisipasi dalam sebuah kampanye. Minimal menghadiri walaupun tidak mendengarkan. Saya tidak tahu apakah yang lain juga seperti saya: hadir tapi tak banyak mendengarkan.
Tetapi walaupun demikian, saya masih ingat bahwa ketika partai-partai yang berasas Islam itu menggelar kampanye, sebesar dan sesederhana apa pun, pasti masyarakat datang berduyun-duyun. Tanpa harus banyak dikomando. Tujuannya ganda: mendengarkan janji-janji politikus sekaligus mendengarkan fatwa-fatwa kiai. Yang terakhir inilah biasanya yang membuat masyarakat antusias dan ikhlas menghadiri kampanye.
***
Saya tidak tahu persis apakah saat ini masyarakat di daerah saya masih demikian. Memang, dalam menyongsong Pemilu 2009 ini saya tidak mengikuti secara langsung dinamika politik di daerah asal saya. Tetapi walaupun demikian, saya masih bertanya-tanya: apakah kampanye di sana masih saja dianggap penting sebanding dengan pengajian-pengajian keagamaan? Semoga saja tidak! Sebab ketika sudah dewasa, saya dan teman-teman sepermainan baru sadar bahwa kampanye itu hanyalah medium menebar janji…
